Tangkap Bonatua Lubis!

Tersangka Korupsi

SIANTAR – Sejumlah elemen masyarakat dan pemerhati, mendesak supaya pihak kejaksaan segera menangkap mantan Kadis PU Bina Marga Bonatua Lubis, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan rehabilitasi pemeliharaan sebesar Rp10,5 miliar dari APBD tahun 2007.

Sejak ditetapkan tim Kejatisu sebagai tersangka, Bonatua belum pernah masuk ditahan. Bahkan saat ini, dia dipercayakan menjabat sebagai Kadis Pendapatan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kota Siantar.

Salah seorang pemerhati pemerintahan, Rindu Marpaung SH mengatakan, kalau Bonatua Lubis telah ditetapkan sebagai tersangka, seharusnya tim Kejaksaan sudah melakukan eksekusi.

Seyogianya orang yang telah berstatus tersangka dalam kasus korupsi, tidak diberikan kesempatan menghirup udara segar demi kepentingan penyelidikan. Karena dikhawatirkan bisa menghilangkan barang bukti atau kabur.

“Kalau yang ditetapkan tersangka kabur, lantas siapa yang bertanggungjawab. Sangat unik di pemerintahan ini, orang yang telah ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi, masih menduduki jebatan. Jabatan yang dia duduki pun merupakan jabatan strategis yakni Kadis PPKAD,” ujar Rindu ketika dikonfirmasi, Sabtu (23/2) kemarin.

Sebagaimana diungkapkan Kasi Penkum Kejati Sumut Marcos Simaremare, tidak akan tertutup kemungkinan ada tersangka baru. Berangkat dari sana, langkah tidak menahan Bonatua merupakan hal mempersulit pengembangan kasusnya.

Dugaannya, orang yang menjadi sasaran tembak kejaksaan akan melakukan lobi terhadap Bonatua agar tidak ‘membuka mulut’.

Herdin Silalahi, Ketua LSM Gasif mengatakan, dalam tindakan korupsi jarang dilakukan seorang diri. Maka dari itu Kejatisu yang dipercayakan untuk mengusut pengembangan tersangka lain, harus lebih serius menangani kasus tersebut.

“Agar barang bukti tidak hilang dan orang-orang yang dibidik tidak bisa melakukan lobi terhadakp tersangka Bonatua Lubis, makanya Bonatua Lubis harus segera ditangkap,” ujarnya singkat.

Sementara Bonatua Lubis yang dihubungi melalui telepon selularnya tidak aktif. Kabag Humas Pemko Siantar Drs Daniel Siregar juga tidak mengangkat saat ditelepon.

Diberitakan sebelumnya, dugaan korupsi penyalahgunaan dana rehabilitasi pemeliharaan pada Dinas PU sebesar Rp10,5 miliar APBD Siantar Tahun Anggaran 2007 ini adalah perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari hasil pengembangan penyidikan terpidana mantan Walikota Siantar RE Siahaan.

Pelimpahan berkas perkara dari KPK ke Kejati Sumut itu akhir tahun 2012 lalu. Kemudian Kejati Sumut menetapkan mantan Kadis PU Ir Bona Tua Lubis sebagai tersangka. Berdasarkan hasil audit BPK RI, ditemukan penggunaan anggaran yang terindikasi korupsi. Temuan itu diantaranya pembangunan pagar keliling Taman Hewan sebesar Rp208.018.000, yang membebani dan memboroskan keuangan daerah.

Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa dengan perlengkapannya pada Dinas PU, tidak sesuai kontrak dan penawar terendah tidak ditunjuk sebagai pemenang, sehingga diduga merugikan keuangan negara Rp224.037.100.

Selanjutnya, penyusunan RAB untuk kegiatan pengadaan konstruksi jaringan drainase dan pekerjaan urugan pasir, tidak akurat dan berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar minimal Rp115.512.327. Pengadaan lemari arsip dan meja biro dinas minimal Rp76.414.500, tidak sesuai dengan spesifikasi.

Kemudian belanja modal pada program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Dinas PU sebesar Rp287.834.000 diperuntukkan bagi instansi vertikal, tidak sesuai ketentuan dan diselesaikan terlambat. Termasuk juga beberapa pekerjaan luncuran senilai Rp287.834.000 diperuntukkan bagi instansi vertikal, juga tidak sesuai ketentuan dan diselesaikan terlambat.

Pelaksanaan beberapa paket pekerjaan pada Dinas PU sebesar Rp3.600.000.000 dilakukan melalui penunjukan langsung dan mendahului pengesahan APBD. Bahkan Rehabilitasi Terminal Tanjung Pinggir sebesar Rp659.455.000 tidak efektif. Paling besar dari temuan BPK RI itu adalah mengenai pengelolaan kegiatan swakelola pada Dinas PU sebesar Rp14.734.080.705 tidak tertib dan tidak diyakini kebenarannya.

Dalam proyek swakelola ini, pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan tunai oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan petunjuk operasional dan hanya beberapa yang dilengkapi dengan berita acara pembayaran (BAP). Seperti kwitansi pembayaran serta berita acara pemeriksaan barang, yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa barang Dinas PU.

Diketahui barang-barang ternyata tidak diterima oleh panitia penerima barang maupun petugas gudang. Tandatangan tersebut hanya merupakan formalitas dan bahan lokal serta non-lokal, yang digunakan pada swakelola hanya diketahui pejabat pembuat komitmen dan pengawas lapangan.

Selain itu, terdapat biaya upah pemeliharaan rutin insfrastruktur Rp1.838.798.500 sampai dengan saat pemeriksaan terakhir belum juga dipertanggungjawabkan. (osi)

Komentar