Tim Penilai Adipura Diminta Jujur

SIANTAR - Saat ini tim penilai Adipura sedang melakukan investigasi dan verifikasi di Kota Pematangsiantar. Semua aspek yang menjadi syarat Adipura akan diberikan penilaian. Kemudian, pada hari lingkungan hidup sedunia mendatang, akan diumumkan kota dan kabupaten yang berhak mendapatkan piala Adipura.

Menurut pemerhati pemerintahan Arsyad Siregar, sejauh ini Kota Pematangsiantar belum layak mendapatkan piala Adipura. Dalam penilaian secara kasat mata saja, Siantar belum memenuhi standarisasi penerima Adipura.

“Penilaian Adipura bukan hanya penilaian fisik saja, yang meliputi kebersihan, keteduhan, kwalitas air, udara dan pengelolaan sampah di lokasi yang menjadi titik-titik pantau. Titik itu antara lain,  di jalan protokol, jalan arteri, perumahan, pertokoan, sekolah, puskesmas, rumah sakit, perkantoran, terminal, pasar,  taman kota, sungai, TPS dan TPA. Sedangkan penilaian non fisik meliputi anggaran, hukum dan kebijakan pemerintah daerah,” papar Arsyad, Minggu (14/10).

Sementara jika dilihat dari syarat dan ketentuan, Kota Pematangsiantar masih memenuhi syarat 20 persen. Sebab dalam hal kebersihan, Siantar belum layak mendapatkan nilai baik. Di mana-mana masih ditemukan sampah bertumpuk, bahkan di pusat kota sekalipun, sampah sudah menjadi hal yang biasa. Kemudian dalam pengelolahan sampah organik dan anorganik, Siantar belum memilikinya. TPA pun tidak masuk kategori layak. Itu artinya, dari seluruh syarat dan ketentuan, masih lebih banyak kategori yang tidak layak.

Lebih jauh kata Arsyad, Adipura baru dapat diraih bila kedua penilaian itu memperoleh nilai yang baik sesuai bobot yang ditentukan oleh Kementerian Lingkungan hidup. Bobot penilaian baik itu berada pada ranking nilai 71 – 85.

Hal senada diungkapkan Penasehat LSM Pengamat Kinerja Aparatur Negara (Penjara UJ) DA Romumba Saragih. Dia menilai supremasi hukum dan pengambilan kebijakan di Pemko Siantar belum dijalankan dengan tepat dan benar.

Sedangkan aktifis lingkungan Rado Damanik memgucapkan hal yang serupa. Dikatakannya, pemerintah, TNI, dan Polri sebelumnya mengimbau agar seluruh elemen masyarakat di Indonesia melakukan penanaman pohon untuk penghijauan. Tetapi yang terjadi di Kota Pematangsiantar malah sebaliknya.

“Penebangan yang menjadi prioritas, sedangkan penanaman jarang dilakukan. Makanya, tidak ada lagi kesejukan di Kota Pematangsiantar. Saya berharap wali kota tegas menyetop penebangan,” tegasnya. (osi/hez)