Ungkap Kasus Korupsi di Dinkes Tobasa

Kejari Libatkan Ahli Linguistik

TOBASA – Guna melengkapi kasus korupsi yang melibatkan Kepala Dinas Kesehatan Tobasa Haposan Siahaan, Kejaksaan Negeri Balige melibatkan saksi ahli linguistik (ilmu bahasa). Kebijakan itu diambil setelah Haposan dijadikan sebagai tersangka beberapa waktu lalu.

Demikian ditegaskan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Harli Siregar. Ia menegaskan, pihaknya tidak pernah main-main terkait penanganan kasus korupsi di Dinas Kesehatan Tobasa.

Setelah menetapkan Kadis Kesehatan Haposan Siahaan sebagai tersangka, Kejaksaan juga telah melakukan rekonstruksi perkara yang dilakukan di beberapa tempat di Balige dan Pematangsiantar.

Harli juga mengungkapkan, keterangan saksi ahli linguistik (ilmu bahasa, red) juga sudah dimintai keterangan. “Ya, arahnya ke penuntutan,” kata Harli di kantor Kejaksaan Negeri Balige, Jumat (1/3).

Dalam pengungkapan kasus ini, kata dia, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebab perkara yang masuk kategori gratifikasi ini harus dirunut dari belakang, karena  penyerahan uang tidak tertangkap tangan.

“Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa ada stepping (tahapan). Tidak semudah membalikkan telapak tangan karena harus ada pembuktian. Kita juga harus flashback (melihat ke belakang) perkara ini. Harus dirunut kembali berdasarkan keterangan saksi, cocok apa tidak. Makanya kita libatkan ahli linguistik,” jelasnya.

Disinggung  status si pemberi uang kepada tersangka, Harli mengatakan, sejauh ini masih sebagai saksi. Penetapan Haposan sebagai tersangka didasari karena yang bersangkutan merupakan penyelenggara negara. Sedangkan soal kemana uang tersebut dialirkan kembali, sejauh ini terhenti di tersangka.

“Soal saksi-saksi yang memberi uang bisa kita lihat di persidangan. Jika cukup memiliki dua alat bukti yang bisa menjadikan saksi sebagai tersangka, ya, akan kita tingkatkan,” tandasnya.
Sesuai penyidikan kejaksaan, tersangka bertemu dengan saksi-saksi di salah satu hotel di Pematangsiantar.

Pada pertemuan tersebut, saksi menyerahkan uang tunai dan tidak tunai kepada tersangka untuk urusan proyek di Dinas Kesehatan Tahun 2012. Kejaksaan sendiri belum memberikan rincian berapa besaran uang tunai dan tidak tunai yang diterima tersangka.

“Kalau menyangkut jumlah kan sudah masuk materi pemeriksaan. Uang tunainya berapa dan uang tidak tunai itu berupa apa, nanti dipersidangan akan diungkapkan,” terang Harli.

Laporan LIRA Kesalahan Administrasi
Terkait laporan Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Tobasa dugaan korupsi DAK Pendidikan Tahun 2012 kepada kejaksaan, Harli mengatakan bahwa laporan tersebut tidak ditindaklanjuti lantaran hanya kesalahan administrasi.

Kejaksaan tidak menemukan dugaan kerugian negara yang ditimbulkan. “Hanya kesalahan administrasi saja. Dan hal ini sudah kita beritahukan kepada LIRA dan mereka menerima,” ucapnya. (cr-03)

Komentar