Urus Akta Kelahiran Tak Perlu Kepengadilan

TANJUNGBALAI – DPRD Kota Tanjung Balai menyambut gembira putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal akte kelahiran, yang memutuskan bahwa pengurusan akta sepenuhnya di tangan pemerintah lewat petugas catatan sipil. “Isi dari Pasal 32 ayat 2 UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri itu sudah sejak lama kita persoalkan.

Karena, jika hal itu tetap dipertahankan, maka akan semakin banyaklah anak-anak yang tidak berdosa dan yang baru lahir, diberikan sanksi atau hukuman berupa pencatatan kelahirannya,” kata Hakin Tjoa Kien Lie, sekretaris Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Tanjungbalai, Jumat (3/5). Dengan keluarnya putusan MK itu,  menurut Hakim, pihaknya sangat senang dan setuju sekali. Dengan demikian, tidak perlu lagi penetapan pengadilan negeri bagi warga yang terlambat melaporkan kelahiran anak dalam waktu 60 hari sampai satu tahun, sudah cukup dengan keputusan dari Kepala Dinas Catatan Sipil.

Sejalan dengan telah terbitnya keputusan MK tersebut, Hakim Tjoa Kien Lie juga mendesak Pemko Tanjung Balai agar segera meninjau kembali isi dari Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjung Balai yang mengatur tentang akta kelahiran anak tersebut. Sehingga, imbuh Hakim Tjoa, keputusan MK tentang akta kelahiran anak tersebut dapat segera dilaksanakan di Kota Tanjung Balai karena keputusan MK tersebut adalah mutlak dan secepatnya harus dilaksanakan.

Hal yang senada juga diungkapkan Surya Dharma AR, Wakil Ketua DPRD Kota Tanjung Balai. Katanya, karena sudah ada keputusan dari MK, maka tidak ada lagi alasan bagi Pemko Tanjung Balai untuk tidak segera meninjau isi dari Peraturan Daerah (Perda) tentang akte kelahiran anak. ”Karena sudah ada keputusan dari MK, maka Pemko Tanjung Balai harus segera melakukan peninjauan terhadap isi dari Perda yang terkait dengan Pasal 32 ayat 2 UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga masyarakat tidak terhambat lagi dalam mengurus pencatatan kelahiran anaknya yang melampaui batas waktu 1 tahun,” ujar Surya Dharma AR.

Sepeti diketahui, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 30 April 2013, telah menerima dan mengabulkan uji materiil UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, yang diajukan Mutholib, seorang tukang parkir, warga Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. (ck-5)