Wabup Didesak Evaluasi Kinerja SKPD

MADINA – Pimpinan Pusat Keluarga Besar Mahasiswa (PP Gabema) Mandailing Natal (Madina) mendesak Wakil Bupati Drs Dahlan Hasan Nasution bersama Plt Sekda Marwan Bakti Siregar agar mengevaluasi kinerja pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Madina. Hal ini untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bermartabat.

“Kami menilai sudah saatnya pak Wabup mengevaluasi kinerja para pimpinan SKPD, khusus pimpinan SKPD yang selama ini diduga bermasalah, seperti dugaan-dugaan korupsi dan penyalahgunaan jabatan.

Terbukti atas berulangkalinya terjadi aksi unjukrasa, pak Wabup harus tegas terhadap semua pelanggaran hukum terutama menyangkut tindak pidana korupsi,” ucap Sekretaris PP Gabema Madina, Musliadi Nasution kepada METRO, Kamis (12/9).

Dia juga mengatakan, pergantian Sekdakab Madina belum lama ini menjadi moment penting untuk merubah tatanan birokrasi di Madina. Apalagi jika diamati, hampir semua kegiatan di SKPD tidak bisa berjalan, bahkan banyak yang bermasalah dengan pelanggaran hukum.

Misalnya, Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian yang kerap kali menjadi objek tuntutan masyarakat Madina agar kedua kepala dinas tersebut mundur dari jabatannya.  Belum lagi menurut Musliadi, masih adanya faksi-faksi atau kelompok di tubuh Pemkab Madina.

“Dan justru hal seperti inilah nantinya yang merusak tatanan birokrasi. Jika wabup dan sekda tidak tegas dalam menjalankan perannya, maka program dan kegiatan pemerintah tidak akan berjalan baik,” ucapnya.

Dia juga berharap, lembaga legislatif jangan tutup mata atas kondisi yang ada saat ini. DPRD Madina diharapkan berbuat dan menjalankan fungsi controlling atau pengawasannya.

“Sebab kami menilai sejauh ini fungsi pengawasan DPRD Madina terhadap perjalanan pemerintahan tidak berjalan, bahkan terkesan terjadi pembiaran sehingga birokrasi di pemkab Madina stagnan. Apakah kondisi ini terus dibiarkan?” keluhnya.

Hal serupa juga disebutkan wakil ketua DPC PDIP Madina, Iskandar Hasibuan. Dikatakan, belakangan ini kinerja sejumlah pimpinan SKPD di Madina sangat diragukan, bahkan dikabarkan muncul aroma KKN menggurita.

“Seperti adanya dugaan KKN di Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan. Ini dibuktikan terjadinya beberapa kali aksi unjukrasa. Hal ini perlu untuk ditindaklanjuti, berupa melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pimpinan dan pihak yang diduga terlibat. Hal ini harus menjadi perhatian pimpinan pemerintahan yaitu pak Wabup dan Sekda agar tidak terjadi permasalahan baru. Untuk itu, langkah yang dilakukan saat ini adalah mengevaluasi semua kinerja pimpinan SKPD di Pemkab Madina,” sebut Iskandar. (wan)

Komentar