Honorer K2 Siantar Meradang, Pemko Tidak Ada Jatah CPNS 2018

Bagikan:
Ilustrasi

MetroSiantar.com – Honorer kategori dua yang ada di Pematangsiantar menyesalkan minimnya kepedulian Walikota Siantar Hefriansyah dan jajarannya, karena dinilai tidak memperjuangkan penerimaan CPNS formasi khusus kategori dua.

Hal ini sangat disesalkan sebanyak 108 honor yang masuk di K2 karena di moment penerimaan CPNS ini, honor K2 di Pematangsiantar tidak memiliki kesempatan mengikuti CPNS jalur khusus.

Menurut Plt Dinas Pendidikan, Edy Noah Saragih, kebutuhan guru yang cukup banyak. Namun untuk penerima CPNS formasi khusus K2 tidak berada di tangan Dinasnya. Edy Noah Saragih menjelaskan, setiap tahun guru berstatus ASN ada yang pensiun. Untuk guru SD saja, kebutuhan mencapai 407 orang.

“Kebutuhan guru memang sangat banyak dan kalau bisa direalisasi tentu kami sangat senang. Apalagi dengan adanya ketentuan peraturan pemerintah. Tetapi permasalahan ini tidak berada di tangan Dinas Pendidikan tetapi di tangan BKPPD,” kata Edy Naoh Saragih, Kamis (11/10) dalam Rapat Dengar Pendapat sesuai undangan Komisi II DPRD.

Menjawab masalah ini, Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan Pendidikan Daerah (BKPPD), Zainal Siahaan melalui sekretarisnya, Jan Purba mengatakan bahwa sebenarnya nama-nama honor K2 sudah masuk data base BKN sejak gagal menjadi PNS di masa pengangkatan honor K1. Sementara untuk CPNS jalur umum, Pematangsiantar tidak mendapat formasi karena 50 persen APBD menjadi belanja pegawai.

“Mengenai formasi selalunya kita kirimkan melalui aplikasi ke Kementerian. Data (kekurangan ASN-red) kami dapatkan dari masing-masing OPD. Jika dibandingkan dengan kebutuhan, bisa sampai 500 orang. Tetapi kami akan tetap upayakannya,” jelasnya sembari menegaskan bahwa nomor ujian para honor K2 yang kalah saat pengangkatan K1, juga masih tersimpan di Kementerian terkait

Komisi II DPRD yang diketuai OW Herry Darmawan mengakui bahwa beberapa tahun terakhir DPRD terus meminta Pemko untuk memperhatikan kebutuhan ASN khususnya guru dan juga memperhatikan nasib honor K2. Namun rekomendasi DPRD tak kunjung terjawab hingga ratusan honor yang tergabung di K2 meminta DPRD turun tangan memperhatikan nasib mereka.

Menurut salah seorang anggota DPRD Komisi II, Kennedy Parapat, semestinya masalah kurangnya guru di Pemko Pematangsiantar tidak terjadi jika saja Pemko melalui BKPPD mengusulkan kebutuhan guru itu ke Kementrian. Oleh karena itu, BKD diminta transfaran apa masalah sesungguhnya.

Kennedy Parapat mengakui, negara dalam hal ini Pemko harusnya menghargai jasa -jasa para guru honor K2 yang telah mengabdi bertahun-tahun.

“Mereka ini sudah mengabdi 15 tahun. Apakah kita harus mendahulukan yang umum. Padahal, mereka ini sudah bekerja cukup lama dengan upah yang rendah. Ini yang menjadi perhatian penting bagi kita,” terangnya.

Mengenai pernyatan Jan Purba soal upaya yang dilakukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan RB), DPRD meminta bukti-buktinya sehingga honor K2 bisa percaya dan jika memang upaya-upaya sudah dilakukan honor K2 bisa memahaminya karena alasan aturan. (pam/esa)

Bagikan: