Indonesia Pertanyakan Skema Baru Penyaluran TKI di Malaysia

Ilustrasi

MetroSiantar.com – Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia mempertanyakan kebijakan baru yang dikeluarkan Pemerintah Malaysia dalam penempatan dan perekrutan tenaga kerja di Malaysia.

Diketahui, Per 1 Januari 2018, Pemerintah Malaysia akan melaksanakan kebijakan program Direct Hiring (rekrut langsung) Pekerja Migran Indonesia untuk sektor informal. Tetapi, kebijakan ini belum pernah disampaikan oleh Malaysia secara resmi kepada Pemerintah Indonesia.

“Kebijakan program Direct Hiring untuk pekerja migran Indonesia sektor informal tersebut, belum pernah disampaikan oleh Pemerintah Malaysia secara resmi kepada Pemerintah Indonesia,” ucap Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Hery Sudarmanto, Rabu (10/1)

Dalam pelaksanaan program Direct Hiring disebutkan bahwa pengguna/majikan dapat berhubungan langsung merekrut calon pekerja migran Indonesia tanpa melalui agency/mitra usaha.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pada khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha dan Pengguna Perseorangan serta peraturan perundang-undangan lainnya.

“Belum ada skema yang dituangkan dalam MoU. Ini baru diumumkan, Ini lho ada Direct Hiring. Kami mempertanyakan,” tukas Hery.

Pemerintah Indonesia menginstruksikan kepada Atase Ketenagakerjaan di Kuala Lumpur, Malaysia, untuk tidak memberikan layanan terhadap program Direct Hiring untuk pekerja migran Indonesia untuk sektor Informal.

Hal itu tentu demi keselamatan dan keamanan dalam penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

“Pemerintah Indonesia mengingatkan kembali kepada Pemerintah Malaysia untuk segera melakukan Bilateral Meeting guna memperbarui MoU penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia yang telah habis masa berlakunya,” tegasnya.

Hery menjelaskan penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan serta penghasilan yang layak.

Pada pelaksanaanya, dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan pelindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kepentingan nasional.

Pemerintah Indonesia secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang (UU) nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. UU ini salah satu upaya pembenahan tata kelola penempatan dan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya. Aturan itu sebagai pengganti UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. (ika/JPC)

Loading...