Menag: Pemotongan Zakat Tidak Wajib

Lukman Hakim Saifuddin

MetroSiantar.com – Rencana pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat menuai kontroversi. Hal ini membuat Menteri Agama angkat bicara.

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa tidak ada istilah ‘kewajiban’ dalam rencana penerbitan regulasi tentang optimalisasi penghimpunan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim.

“Yang perlu digarisbawahi, tidak ada kata kewajiban. Yang ada, pemerintah memfasilitasi, khususnya ASN muslim untuk menunaikan kewajibannya berzakat. Zakat adalah kewajiban agama,” terang Lukman melalui keterangna tertulisnya, Kamis (8/2).

Menurut Lukman, meski penduduk di Indonesia mayoritas muslim, Indonesia bukan negara Islam.

Kendati demikian, negara ini dikenal sebagai bangsa yang agamis dan pemerintahnya ikut memfasilitasi pelayanan kebutuhan pengamalan ajaran agama.

“Demikian halnya dengan zakat. Yang mewajibkan adalah agama. Pemerintah memfasilitasi umat muslim untuk berzakat. Dalam konteks ini, negara ingin memfasilitasi ASN Muslim untuk menunaikan kewajibannya,” ujarnya.

Menag menjelaskan, bahwa ada dua prinsip dasar dari rancangan regulasi ini. Pertama, fasilitasi negara sehingga tidak ada kewajiban, apalagi paksaan.

“Bagi ASN muslim yang keberatan gaji nya disisipkan sebagai zakat, bisa menyatakan keberatannya. Sebagaimana ASN yang akan disisipkan penghasilannya sebagai zakat, juga harus menyatakan kesediaannya,” tutur Lukman.