SE KPU Terbaru Bisa Pakai C6, Pemilih Tetap Diwajibkan Bawa KTP-El dan Suket

Kantor KPU RI

MetroSiantar.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 574/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018, yang mengatur persyaratan tambahan dalam pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak, Rabu, 27 Juni 2018 mendatang.

Jika dalam PKPU Nomor 8 tahun 2018, Pasal 7 ayat (2) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pemilih diwajibkan menunjukkan e-KTP atau surat keterangan (suket). Namun melalui SE KPU Nomor 574 ini, pemilih yang tidak membawa KTP elektronik atau Suket, tetap difasilitasi menggunakan hak pilih, setelah kelompok petugas pemungutan suara (KPPS) memastikan pembawa C6 sesuai dengan data pemilih.

“Intinya tetap wajib membawa KTP elektronik atau Suket saat datang ke TPS. Namun, jika dalam keadaan memaksa, C6 tetap dilayani,”kata Ketua KPU Kota Siantar Mangasi Purba, ketika dikonfirmasi terkait SE KPU tentang pengakomodiran pemilih yang hanya membawa C6.

Dijelaskan Mangasi Purba, penyelenggara tetap berdasarkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2018, soal wajib KTP dan Suket. Kebijakan ini merupakan bagian dari dukungan program tertib administrasi.

Diakui Mangasi, di PKPU Nomor 8 memang tidak diatur, jika ada pemilih yang tidak membawa KTP El atau Suket.

Ada Hitung Cepat

Ada 12 lembaga survei bersatu membentuk asosiasi menjelang pemungutan suara Pilkada Serentak 27 Juni 2018. Namanya adalah Asosiasi Lembaga Survei dan Hitung Cepat Indonesia (ALSHCI).

Yang didaulat sebagai ketua umum ALSHCI adalah Dr Eko Kuswanto. Ahmad Muhaimin sebagai sekretaris umum. Selanjutnya ada Dr Kun Budianto sebagai ketua dewan pengawas.

Keputusan ini berdasarkan hasil kongres pertama di Jakarta dengan 12 anggota lembaga survei yang kredibel dan sudah memiliki SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Hasil dari kongres, kami sudah tindaklanjuti dengan menggelar Rakernas I di Jakarta, 15 Mei 2018. Salah satu yang dibahas, yakni persiapan pilkada serentak 27 Juni 2018,” terang Ketua Umum ALSHCI, Dr Eko Kuswanto, Senin (21/5) di Jakarta.

Khusus untuk 12 lembaga survei yang tergabung dalam ALSHCI, selain yang berkiprah sebagai lembaga survei nasional, juga mengakomodir sejumlah lembaga yang bermarkas di daerah.

Para anggota asosiasi ini, yakni Rakata Institute, IPO Institute, Kuadran, Institute for Sosial Studies, Presisi, Lingkar Publik Independen, Nusantara Institute. Indonesian Publik Opinion Institute, Lembaga Riset Indonesia, Lembaga Survei Lampung, Indonesia Local Victory serta Jaringan Suara Indonesia (JSI).

Eko menambahkan, asosiasi ini muncul untuk mengakomodir partisipasi masyarakat demi mengawal proses demokrasi di Indonesia. Sesuai Peraturan KPU No. 8 Tahun 2017 bahwa bentuk partisipasi masyarakat baik perseorangan maupun lembaga harus bernaung dalam sebuah asosiasi.

“Maka dengan ini ALSHCI membuka ruang seluas-luasnya untuk lembaga-lembaga survei bergabung ke dalam asosiasi,” katanya.

Agar perorangan atau lembaga tersebut memiliki syarat yang terpenuhi untuk menjadi sebuah lembaga survei atau jajak pendapat dan hitung cepat yang dapat terlibat pada Pilkada serentak tahun 2018 dan pemilihan umum tahun 2019.

Wakil Direktur Eksekutif Jaringan Suara Indonesia, Popon Lingga Geni mengatakan, ALSHCI terbentuk dikarenakan asosiasi atau perhimpunan lembaga survei yang ada sebelumnya tidak dapat menampung aspirasi banyak lembaga survei, karena adanya perbedaaan kepentingan politik.

“Bahkan asosiasi atau perhimpunan lembaga survei yang sudah ada, seringkali terjadi persoalan karena perbedaan kepentingan politik, dan cenderung terkotak-kotak pada kepentingan masing-masing,” tegas Popon. (jpnn/esa)