Bawaslu Siap Menindaklanjuti Laporan

MSG
JR Saragih menunjukkan ijazahnya di Rapat Pleno Terbuka Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut

MetroSiantar.com – Drama Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) menjadi tontonan menghebohkan dengan episode paling banyak dibicarakan.

Ini setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara menyatakan nama JR Saragih-Ance Selian tidak memenuhi syarat karena terganjal masalah ijazah. Pencoretan yang dianggap rancu banyak pihak, mengingat JR sebelumnya mulus dalam pencalonan hingga jadi Bupati Simalungun.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, ketetapan soal pencalonan di Pilgub ini adalah mutlak ada di tangan KPU Sumut. Sebab ketentuan yang digunakan adalah regulasi KPU secara nasional melalui PKPU 3/2017 tentang Pencalonan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah.

“Terkait bahwa dari tiga pendaftar, hanya ada dua yang diloloskan, karena dianggap ada yang tidak memenuhi syarat, bagi kita itu merupakan hak KPU berdasarkan ketentuan yang KPU punya, untuk penetapan. Dan pada prinsipnya, Bawaslu hanya bertugas mengawasi dan siap menindaklanjuti bila ada laporan ataupun sengketa yang akan diajukan ke kita,” sebut Syafrida.

Untuk pendaftaran sengketa atau gugatan tersebut lanjut Syafrida, ada waktu tiga hari sejak penetapan pasangan calon atau atau hingga 14 Februari besok. Sedangkan untuk prosesnya, akan dimulai setelah didaftarkan, yakni 12 hari kalender dari 15-26 Feberuari 2018.

”Berarti kalau dia mulai jalan (proses sidang di Bawaslu Sumut) 15 Februari, maka plus 12 hari kalender, sudah bisa diambil keputusan. Bisa saja mengamini tuntutan tersebut, tergantung nanti pembuktiannya seperti apa,” katanya.

JR: Kita Akan Gugat

JR Saragih didampingi Ance Selian kepada wartawan usai ditetapkan TMS oleh KPU Sumut mengatakan, terkait ijazah yang disebutkan tidak dilegalisir oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, sangat tidak beralasan.

“Yang tanda tangan kepalaa Dinas Pendidikan langsung. Entah siapa pun yang digugat kita lihat. Kita lihat Tuhan masih ada di atas manusia. Orang KPUN sama tahun 2015 saya bisa mencalon. Masa pemberitahuan sampai tanggal 20 Januari, sementara surat dari Dinas Pendidikan DKI sudah diserahkan tanggal 19 Januari, tidak ada pemberitahuan.

Saya minta kepada Pecinta JR. Kita dua juta Pecinta JR untuk tetap melakukan yang terbaik. Tidak boleh satupun yang ribut. Semua kita solid. Jangan menyalahkan siap-siapa,”katanya, sambil meneteskan air mata.

Namun ketika wartawan bertanya apakah status TMS ini bagian dari aksi pencegalan pencalonannya, JR malah menyuruh wartawan mengartikannya sendiri.

JR Saragih menegaskan, leges ijazahnya sah dikeluarkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Surat dikeluarkan Dikjar DKI Jakarta kepada DPD Partai Demokrat Sumut.

Namun, pada tanggal 19 Januari 2018 Dikjar DKI Jakarta mengeluarkan surat nomor 5396/1-888.145 yang ditujukan kepada Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Sumut dan ditandatangani Kadis Pendidikan DKI Jakarta.

Dalam surat tersebut yang ditembuskan kepada KPU Sumut dan Bawaslu Sumut, menegaskan bahwa foto copy STTB nomor 01 OC oh 0373.795 dilegalisir sesuai aslinya.

Dijelaskan juga bahwa SMA Swasta Prasasti beralamat di Jalan Raya Sumur Batu Kamayoran, Jakarta Pusat menggunakan gedung SD Negeri. SMA Iklas Prasasti tutup (bubar) sejak tahun pelajaran 1993/1994.

Kemudian, blangko ijazah/STTB yang didistribusikan ke SMA Swasta Iklas Prasasti tahun 1990 sebanyak 87 lembar dengan dua jurusan yakni IPA dan IPS. Nomor seri ijazah/STTB SMA Iklas Prasasti Tahun 1990 yaitu program biologi (A2) nomor seri 01 OC oh 0373.776. s/d 01 OC oh 0373.823=48 lembar dan program IPS (A3) nomor seri 01 OC oh 0791.833 s/d 01 OC oh 0791.891= 39 lembar.

Roy Suryo: Ada yang Aneh Dipenetapan Cagubsu

Juru bicara tim kuasa hukum JR-Ance, Roy Suryo, mengatakan ada keanehan yang terjadi pada penetapan calon Gubernur Sumut yang tidak mengikutkan pasangan JR Saragih-Ance Selian.

Menurutnya, KPU Sumut tidak bisa melupakan sejarah, karena dengan ijazah yang sama digunakan JR Saragih masuk menjadi anggota militer dan bupati dua periode di Kabupaten Simalungun.

Kasus ini sudah pernah mencuat pada tahun 2015 saat JR Saragih mencalon dua periode. Tapi, sudah ada putusan Mahkamah Agung membenarkan bahwa ijazah JR Saragih benar apa adanya. Jadi artinya ada kekuatan hukum.

“Apakah KPU Sumut tidak membaca putusan Mahkamah Agung tersebut apakah ada hal yang lain,” ujarnya.

Kemudian, muncul surat klarifikasi muncul dua kali dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta tertanggal 22 Januari 2018 yang mengatakan mereka tidak pernah melegalisasi. Tapi, muncul juga surat tanggal 9 Februari 2018 yang mengatakan benar adanya surat tersebut.

“Kita hormati KPU Sumut yang menyatakan tidak ikut. Tapi, masih ada waktu tiga hari untuk mengajukan gugatan ke Bawaslu,” katanya.

“Keanehannya kenapa surat yang tanggal 9 Februari 2018 tidak dipakai dan ditandatangani Kepala Dinas, sedangkan surat yang tanggal 19 Januari 2018 hanya ditandatangani Sekretaris Dinas,” katanya. (bal/JPG/nin/osi/esa)