Kembali Didesak, DPRD Tawarkan Pansus atau Hak Angket

Massa menyemat di pintu masuk gedung DPRD sembari menyampaikan orasi

MetroSiantar.com – DPRD Kota Pematangsiantar sepakat untuk menggelar rapat untuk memutuskan dilanjutkan membentuk panitia khusus (Pansus) atau hak angket, untuk memproses dugaan penistaan etnis Simalungun yang dilakukan oknum Walikota Siantar Hefriansyah.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Marulitua Hutapea didampingi kedua Wakil Ketua DPRD, Timbul Lingga dan Mangatas Silalahi serta sejumlah anggota DPRD, di hadapan pengurus Partuha Maujana Simalungun dan Presidium Gerakan Sapangambei Manoktok Hitei serta elemen Organisasi Masyarakat (Ormas) Simalungun dan marga-marga Simalungun yang mendatangi Kantor DPRD, Senin (14/5).

Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD yang menerima kedatangan hampir seribuan orang Simalungun, berjanji akan menindaklanjuti tuntutan, dengan cara terlebih dahulu berkomunikasi kepada setiap fraksi dan juga meminta pandangan dari Komisi I DPR, selaku komisi yang membidangi pemerintahan.  Hasil dari pertemuan itu nanti kemungkinan yang dilanjutkan adalah membentuk Pansus atau Hak Angket.

Marulitua Hutapea mengatakan, unjuk rasa yang dilakukan etnis Simalungun ditampung dan ditanggapi. Namun harus tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Dijelaskan Maruli, sekarang ini sedang ada kegiatan Pansus LKPj Tahun Anggaram 2017 sehingga tindaklanjut dari tuntutan elemen Simalungun belum dapat direalisasikan. Mengingat juga bahwa rapat soal sikap Walikota harus dihadiri fraksi dan komisi lewat kesepakatan bersama.

“Kita akan membuat rapat mengenai apa yang telah disampaikan etnis Simalungun ke lembaga ini. Itu pasti akan kami laksanakan,” jelasnya.

Berdasarkan diskusi sesama pimpinan DPRD Kota Pematangsiantar, jadwal untuk rapat direncanakan tanggal 25 Mei 2018 ini.

Sementara Mangatas Silalahi menegaskan, seluruh masyarakat Siantar harus menjunjung tinggi atau menghargai nilai budaya etnis Simalungun.

“Mengenai tuntutan etnis Simalungun kami akan rapat dan menempuh mekanisme yang ada,”katanya.

Sebelumnya, massa bergerak dari Lapangan Pariwisata menuju kantor DPRD dengan memutari Jalan Merdeka masuk ke Jalan Sutomo hingga ke pelataran kantor dewan. Setibanya di sana Satpol PP dibantu kepolisian sudah melakukan penjagaan. Namun aksi dorong sempat terjadi lantaran ketua DPRD dan wakil ketua DPRD belum berada di tempat.

Beberapa lama kemudian massa mencoba masuk. Dan untuk menenangkan keadaan, Ketua DPC PMS Kota Siantar Minten Saragih, Ihutan Bolon Damanik Pandapotan Damanik, dan Ketua Presidium Gerakan Sapangambei Manoktok Hitei Poltak Sinaga, mengimbau massa untuk tenang.

Sejumlah anggota DPRD saat itu sudah ada yang hadir dihadapan massa, tetapi massa melalui penatua etnis Simalungun tetap bersekukuh harus diterima unsur pimpinan DPRD. Dan berselang 30 menit semua unsur pimpinan DPRD kemudian tiba. Sebelumnya, para penatua etnis Simalungun terlebih dahulu dipersilahkan masuk ruang ketua DPRD sembari menunggu. Di sana disampaikan bahwa mereka ingin DPRD menerima dan menjawab aspirasi etnis Simalungun dihadapan massa yang hadir.

Sementara dalam orasinya, Poltak Sinaga menyampaikan sederet peristiwa terjadinya dugaan penistaan etnis Simalungun, termasuk dalam rangka perayaan Hari Jadi Kota Pematangsiantar ke 147. Dimana ada brosur yang tersebar dengan ragam pakaian adat daerah lain tanpa adanya pakaian adat Simalungun. Kemudian soal penyebutan Siantar sebagai pusaka. Hal lain yang dinilai penistaan terjadi di Pekan Raya Sumatera Utara serta acara resmi pemerintahan lainnya yang beberapa kali tidak mengedepankan budaya Simalungun seperti tortor sombah yang diganti dengan tarian daerah lain.

Menyikapi persoalan ini, Poltak Sinaga mengatakan bahwa sebelumnya DPC PMS Pematangsiantar dan elemen Simalungun lainnya sudah pernah meminta Pemko Pematangsiantar untuk duduk bersama. Namun hal itu justru diabaikan Walikota termasuk hasil rapat dengar pendapat dengan DPRD yang dihadiri Sekda Budi Utari. Akibatnya cendikiawan Simalungun memboikot acara HUT Siantar saat ziarah.

Atas sikap Walikota Pematangsiantar itu, PMS, Presidium gerakan Sapangambei Manoktok Hitei, Organisasi, Lembaga dan Institusi Simalungun merasa tercederai dan oleh karena itu pula massa meminta DPRD agar segera melakukan sidang untuk memutuskan dan menetapkan Walikota diberhentikan dari jabatannya karena telah melanggar Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemerintah berkewajiban untuk melestarikan sosial budaya serta sumpah jabatan sebagai walikota dengan melakukan pelecehan terhadap adat budaya suku Simalungun.

Massa juga meminta DPRD agar segera memerintahkan Pemko untuk segera membangun Tugu Raja Sangnaualuh Damanik yang telah tertunda selama 8 tahun serta menjadikan tugu Raja Sangnaualuh Damanik menjadi ikon Kota Pematangsiantar. DPRD diminta juga membuat Perda tentang penetapan eksistensi budaya Simalungun serta untuk mengembalikan nama jalan di Kota Pematangsiantar ke nama asalnya serta pembuatan nama jalan di wilayah Kota Pematangsiantar bernuansa adat budaya Simalungun  dan tokoh-tokoh Simalungun. Pada prinsipnya pemerintah, dan pihak BUMN, BUMD dan masyarakat diminta untuk menghargai nilai etnis Simalungun.

Minten Saragih selaku ketua PMS Kota Pematangsiantar mengatakan jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti, maka kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan PMS tidak akan dihadiri dalam hal mendampingi Walikota.
“Permohonan kami hanya sedikit. Kemudian, dia (Hefriansyah) harus meminta maaf kepada masyarakat Simalungun,” tegasnya.

Senada disampaikan Pandapotan Damanik. Dan ia meminta dukungan DPRD untuk memakzulkan Walikota dan mereka siap mengawal masalah ini. Pandapotan menyarankan agar Walikota tidak menjadi pemimpin yang pengecut yang mana kerap kali tidak mau bertemu dengan masyarakat yang berunjuk rasa. Ia meminta agar masalah yang di Siantar diselesaikan di Siantar. Pandapotan juga meminyta agar pembangunan Tugu Sangnaualuh segera dilaksanakan di Lapangan Merdeka sesuai SK Walikota. (pam/esa)