Konsultasi Publik Revisi RTRW Kota Siantar

RTRW Kota Pematangsiantar

MetroSiantar.com – Badan Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Daerah (BP3D) Kota Pematangsiantar menggelar konsultasi publik dalam rangka revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pematangsiantar tahun 2012-2032. Kegiatan diikuti Lurah, Camat, pimpinan OPD, perwakilan warga dari sejumlah kecamatan dan DPRD.

Konsultasi publik yang menghadirkan nara sumber dari akademisi, konsultan dan BP3D Provinsi Sumut.

Yosi, pihak BP3D Provsu, mengatakan nafas utama dari revisi adalah bagaimana proses pembangunan dapat berjalan cepat di Kota Pematangsiantar dan revisi ini berbicara tata ruang yang baik dan tepat. Revisi harus juga mempertimbangkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sebagaimana dimanatkan Undang-undang nomor 41 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan revisi ini pemerintah dihimbau lebih teliti memperhatikan semua ijin yang dikeluarkan sebelumnya kepada masyarakat, sehingga dikemudian hari tidak tumpang tindih.

“Kalau tumpang tindih berarti ada berkas yang belum jelas. Ini harus menjadi PR. Nah untuk itu pemerintah harus melibatkan perangkat RT dan RW (Rukun Tetangga dan Rukun Warga). Harus melibatkan perangkat-perangkat regulasi. Demikian nanti menjaga Perda,” katanya.

Yosi menjelaskan, mengenai lahan pertanian berkelanjutan, juga bisa diubah. Hal terpenting adalah visi dan misi kota. Namun langkah ini terlebih dahulu didiskusikan dengan pihak terkait sehingga tidak memunculkan persoalan.

Robert Tua Seregar yang menjadi salah satu narasumber mengingatkan agar revisi ini tetap melibatkan pengembang atau developer.

“Persoalan ini harus menjadi perhatian karena banyak aktifitas masyarakat bermasalah dan diharapkan hal ini tidak terulang di kemudian hari. Jangan nanti kita dengar ada pelaksanaan ini hanya sepihak. Jadi ribut-ribut lagi,” katanya.

Direktur Pasca Sarjana Universitas Simalungun ini menjelaskan optimalisasi lahan perlu dilakukan karena lahan yang ada sudah stagnan. Oleh karena itu perlu ada informasi dari berbagai elemen masyarakat. RTRW menjadi panduan dalam melaksanakan pembangunan Kota Pematangsiantar ke depan. Itu sebabnya analisis ini harus disinkronkan dengan data-data yang ada sehingga menghasilkan pertimbangan yang komfrehenship.

“Pemanfaatan ruang harus sebaik mungkin termasuk mengakomodir keberadaan jalan tol. Dimana Sinaksak dan Simpang Dua, akan menjadi pintu tol,” jelasnya.

Ada banyak perubahan fungsi wilayah dan tidak kalah yang harus diperhatikan adalah lahan eks PTPN yang ada di Tanjung Pinggir seluas 573 hektare, karena itu bagian dari Kota Siantar. Ketika sudah ada RTRW dan RDTR maka lahan itu bisa dimanfaatkan dengan baik.

“Makanya perlu RDTR. Ini harus dituntaskan sehingga tidak menjadi bom waktu. Ini menjadi sorotan karena lahan tersebut menjadi salah satu pusat pengembangan Siantar,” ucap Robert.

Ditambahkan Robert, lahan pertanian juga menjadi sorotan. Jangan jadi dihilangkan karena masyarakat yang ada dititik pertanian butuh kehidupan. Kemudian, hasil revisi yang telah diperdakan harus disosialisasikan lebih intensif sehingga dapat diketahui masyarakat mana yang dapat dibangun dan yang tidak bisa dibangun.

“Sosialisasi Ini harus diperbanyak” katanya.

Sedangkan mengenai perumahan yang telah dibangun di lahan pertanian disarankan tetap menjadi perumahan. Jangan dihancurkan tetapi ke depan dibatasi perumahan.

“Hambatan proses RTRW ini kurangnya dokumen perencanaan, legalitas lahan dan sinkronisasi informasi,” terangnya.

Sementara dari DPRD, Oberlin Manalu mendorong agar konsultan tidak mengabaikan pengusaha properti karena mereka telah banyak melaksanakan investasi. Tata ruang menjadi panglima pembangunan dan menyelesaikan semua masalah yang ada. Seperti mengurai kemacetan.

“Mengenai sosialisasi disarankan nanti dipasang plank sebagai informasi di setiap kelurahan dan persimpangan jalan sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas peruntukan lahan,” katanya.

Camat Siantar Marimbun, Fidelis Sembering mengharapkan agar petugas yang akan bekerja benar-benar turun ke lapangan sehingga mengetahui kondisi riilnya. Ia juga meminta agar memberikan data-data RTRW sehingga dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat kondisi lahan dapat diketahui dengan pasti.

Sedangkan Konsultan yang hadir, Desi mengatakan bahwa dalam RTRW kemungkinan tidak akan melakukan pembongkaran bangunan jika sudah terlanjur dibangun pada lahan pertanian. Hanya saja kedepannya tidak bisa lagi dilakukan penambahan.

“Seluruh bangunan harus dilaporkan. Yang pasti kita akan turun kelapangan,” terangnya.

Terakhir, Kepala BP3D, Midian Sianturi mengatakan bahwa bangunan yang berada di lahan pertanian akan didiskusikan kepada pihak terkait sehingga tidak menimbulkan persoalan. Namun yang pasti dalam pengajuan RTRW harus luas lahan pertanian sekitar 30 persen dari seluruh luas lahan Kota Pematangsiantar.

“Saran dan pendapat akan kami perhatikan demi kemajuan revisi RTRW ini,” jelasnya.

Secara singkat Midian Sianturi menjelaskan, dalam waktu dekat akan melanjutkan proses revisi RTRW ini ke Provinsi dengan jadwal konsultasi publik. Kemudian ke Kementerian ATR meminta rekomendasi dan nanti akan disampaikan lagi pembahasan Ranperda.

“Target kita Oktober ini sudah siap,”katanya. (pam/esa)

Loading...