Senin, Rencana Paripurna Hak Angket

Unjuk rasa berbagai elemen masyarakat Simalungun menuntut pemakzulan Walikota Siantar Hefriansyah, Rabu (25/7/2018).

MetroSiantar.com – DPRD Kota Pematangsiantar menetapkan jadwal pelaksanaan rapat Badan Musyawarah (Banmus), Jumat (10/8) untuk menentukan hari pelaksanaan rapat paripurna dalam rangka menindaklanjuti hak angket DPRD tentang dugaan penistaan suku Simalungun yang dilakukan Hefriansyah sebagai Walikota Pematangsiantar.

Penetapan jadwal rapat Banmus disepakati lewat rapat internal secara tertutup yang dilakukan fraksi-fraksi DPRD yang dipimpin langsung Ketua DPRD, Marulitua Hutape didampingi Wakil Ketua, Mangatas Silalahi, Kamis (9/8).
Hadir dalam rapat tersebut antara lain, OW Herry Darmawan, Oberlin Manalu, Arapen Ginting, Rini Silalahi, Frans Herbet Siahaan dan beberapa angota DPRD lainnya.

“Akan dilakukan Banmus besok sekitar pukul 10.00 WIB. Dan diperkirakan rapat paripurna dijawadlkan hari Senin (12/8). Yang pasti kita lihatlah besok hasil rapat Banmus,” kata Mengatas Silalahi ketika dikonfirmasi.

Berkaitan dengan langkah ini, sebelumnya, salah satu penatua Presidium Gerakan Sapangambei Manoktok Hitei (PGSMH) yang juga Ketua Partuha Maujana Simalungun (PMS) Kota Pematangsiantar Minten Saragih, bersyukur atas langkah yang dilakukan DPRD Pematangsiantar yang akan menggelar rapat paripurna untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi hak angket DPRD.

Minten Saragih menegaskan, pihaknya tidak akan pernah mundur dan akan tetap mengawal pembahasan dugaan penistaan adat istiadat etnis Simalungun ini.

“Kami harap DPRD Siantar membuka hati nurani untuk persoalan ini. DPRD sebagai wakil rakyat harus melihat persoalan ini dengan nurani. Karena masyarakat berharap DPRD dapat melihat penderitaan yang dialami etnis Simalungun,” katanya.

Minten berharap keputusan DPRD bisa merealisasikan harapan suku Simalungun yaitu memberhentikan Hefriansyah dari jabatannya selaku Walikota.

“Ini demi kemajuan Kota Pematangsiantar. Kita melihat kerjanya asal dan tak memperhatikan kearifan lokal yaitu soal menjaga nilai budaya lokal. Sebagai kepala daerah harusnya sudah menjadi tugasnya untuk melestarikan budaya lokal, bukan malah sebaliknya,” jelasnya.

Ditambahkan Minten, kiranya DPRD juga bersatu atau tidak terpecah belah sebagaimana harapan PGSMH.
“Dalam rapat paripurna nanti akan ada banyak massa yang hadir sebagai bentuk aksi damai. Dan kalau ada undangan kami akan masuk dan duduk di dalam menyaksikan keputusan rapat paripurna tersebut,”pungkas Minten. (pam/esa)