Hasil Kunjungan ke Bogor: DPRD Siantar Akan Ajukan Perda Inisiatif KTR

Denny H Siahaan

MetroSiantar.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pematangsiantar yang tergabung di Badan Legislasi Daerah (Balegda) melakukan studi banding ke Kota Bogor, Jawa Barat, terkait rencana pembuatan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Anehnya, Walikota Siantar telah mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwa) KTR Nomor 12 Tahun 2018 tertanggal 25 Mei 2018 lalu.

Ketua Balegda Denny Siahaan mengatakan, pihaknya berencana mengajukan Perda Inisiatif KTR. Perjalanan ke Bogor merupakan program kerja Balegda yang disusun jauh sebelum Perwa KTR diterbitkan Walikota.

“Berhasil atau tidak berhasil yang penting program harus ada. Masalah diuntungkan atau tidak diuntungkan, kan ada pandangan Fraksi. Kami di sini hanya bekerja. Artinya jangan hanya dilihat dari banyaknya biayanya yang dikeluarkan tapi dilihat dari program kerja yang dilaksanakan, daripada diam. Perwa KTR bukan ranah DPRD. Sebelum ada Perwa sudah ada rapat DPRD membahas Perda inisiatif tentang KTR-re,” jelasnya.

Terkait adanya kemungkinan kendala, karena Denny Siahaan sedang proses Pergantian Antar Waktu (PAW) karena pindah partai mencalonkan diri kembali pada pemilu legislatif 2019, tidak perlu dikhawatirkan.

“Tidak ada masalah. Bisa nanti ditindak lanjuti oleh Wakil ketua (Balegda). Selagi SK pemberhentiam belum ada, kan kita tetap bertugas,” katanya.

Sebagaimana diketahui, DPRD Pematangsiantar sudah pernah mengerjakan Perda inisiatif tentang Pedagang Kaki Lima. Sudah berjalan kurang lebih dua tahun namun hingga saat ini belum ditetapkan menjadi Perda PKL. Mengenai nasib Perda inisiatif KTR ke depan apakah bisa tuntas atau tidak atau senasib dengan Perda inisiatif PKL yang terkatung-katung, menurut Denny Siahaan tidak menjadi tanggung jawab Balegda. Dan dia tidak bisa menjamin bahwa kinerja Balegda akan tuntas.

“Hak angket yang menghabiskan biaya banyak juga bisa ditolak. Pertanggungjawaban Walikota pun bisa ditolak. Itu semua tergantung floor. Semua kan ada tanggapan.

Kita hanya bekerja. Nanti kita serahkan kepada gabungan Komisi, lalu ditanggapi Fraksi-Fraksi. Jadi kalau bicara jaminan, apapun yang dikerjakan DPRD tidak ada yang bisa menjamin,” ucapnya.

“Ini sudah bagian dari program kerja selama satu tahun. Tapi baru satu yang kami kerjakan. Kalau pun nanti tidak ditindaklanjuti, itu bukan ranah kita. Kita hanya melaksanakan tugas-tugas dan kita sampaikan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan nanti yang menindaklanjuti. Kapasitas kita mendorong ada. Selalu kita sampaikan kepada pimpinan, tapi yang punya hak untuk menindaklanjuti itu adalah pimpinan. Ketika itu (Perda inisiatif DPRD tentang PKL-red) ditetapkan salah satu kebanggaan kita,” kata Denny.

Terpisah, Direktur Pascasarjana USI, Robert Tua Siregar memberikan pandangan produk regulasi di tataran Kabupaten/Kota dengan Perda merupakan sebuah hasil yang didasari kajian sesuai kebutuhan.

“Untuk itu sekaitan dengan Perwa KTR Kota Pematangsiantar yang sudah di imlementasikan sangat kita apresiasi dengan sebuah konsistensi akan pelaksanaan nya. Dan perwa ini sudah selayaknya di tingkatkan posisi hukumnya menjadi sebuah Perda,” jelasnya. (pam/esa)