Mantan Napi Korupsi 5 ASN Siantar Terancam Dipecat

Hefriansyah Noor

MetroSiantar.com – Walikota Siantar Hefriansyah berjanji memproses pemberhentian secara tidak hormat seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat korupsi dan putusan hukumnya telah inkracht.

Pemecatan sesuai Surat Edaran (SE) terbaru yang ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 10 September 2018 dan ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, serta Ketua KPK Agus Rahardjo.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut pemecatan itu setidaknya dilakukan paling lama pada akhir tahun ini. Pemecatan harus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing wilayah. Bila, PPK tidak melaksanakan isi dari SE tersebut maka akan ada sanksi.

Data di BKN ada 2.357 PNS tersandung kasus korupsi yang belum dipecat. Di Sumatera Utara sebanyak 298 orang, 33 orang tingkat provinsi dan 265 orang tingkat kabupaten/kota.

“Apa yang diatur dalam ketentuan itu kita laksanakan. Kita lihat nanti seperti apa regulasinya” kata Hefriansyah, Jumat (14/9).

Menurut Hefriansyah, saat ini pihaknya menunggu hasil pertemuan KPK, BKN da Mendagri dari Sekretaris Daerah (Sekda) Budi Utari. Dan sebagai Walikota, mengaku siap melaksanakan ketentuan peraturan yang ada.

“Yang menjadi catatan, bahwa setiap tindak lakukan dalam memimpin Kota Pematangsiantar harus mengacu kepada ketentuan dan regulasi yang jelas. Itu saja diikuti. Aku tidak mau mengikuti di luar aturan. Apa kata negara, kita siap melakukan,” terangnya.

Senada disampaikan Sekda Kota Siantar Budi Utari. Pemerintah Kota Pematangsiantar sifatnya wajib memproses pemberhentian secara tidak hormat ASN yang telah terlibat korupsi dan penyalahgunaan jabatan sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk sejauh ini, pemahaman hukum dalam melaksanakan pemberhentian secara tidak hormat kepada ASN yang bersangkutan sudah jelas.

Data semetara, sebanyak 5 orang ASN yang akan di pecat. Namun sejauh ada beberapa hal yang akan dikerjakan. Salah satunya adalah meminta surat salinan putusan dari pengadilan.

“Ada sembilan regulasi yang dipakai untuk memberhentikan ASN. Hasil putusan dari pengadilan kita sudah lewati. Sekarang dikasih kesempatan sampai Desember 2018 untuk melaksanakan putusan. Jadi di Desember semua sudah harus tuntas,” katanya.

Mengenai ASN yang positif mendapatkan sanksi pemberhentian, kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Zainal Siahaan, ada 5 orang. Kelimanya masih aktif. Satu diantaranya Fatimah Siregar selaku Kepala Dinas Pariwisata. Hanya saja, saat diminta nama-nama yang lainnya, Zainal Siahaan enggan memberitahukannya.

“Lima masih aktif sebagai pegawai,” jelasnya.

Siap Diberhentikan

Sementara itu, Fatimah Siregar mengaku siap diberhentikan dari ASN jika memang ketentuannya seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan dirinya akan melakukan upaya hukum.

“Kita harus menerima. Saya mengalami itu 2007,” katanya sembari mengakui bahwa dirinya masih menunggu Surat Keputusan pemberhentian.

Fatimah mengakui, sepanjang pengetahuannya tentang hukum tidak berlaku mundur. Namun dirinya tak mau berkomentar banyak atas itu. Namun dirinya siap dengan konsekuensi dari penegakan hukum.

“Yang jelas sampai sekarang saya menjadi Kepala Dinas. Dan saya tetap bersyukur karena sejak SD negara telah membiayai saya,” ucapnya. (pam/esa)