Akibat Perhatian Pemerintah Kurang, Banyak Bangunan Berdiri di DAS

Bagikan:
Direktur Pascasarjana Universitas Simalungun (USI) Robert Siregar (nomor tiga dari kanan) ketika mengikuti pertemuan Forum DAS (Daerah Aliran Sungai) Tingkat Nasional di IPB Centre Bogor.

MetroSiantar.com – Direktur Pascasarjana Universitas Simalungun (USI) Robert Siregar mengikuti pertemuan Forum DAS (Daerah Aliran Sungai) Tingkat Nasional di IPB Centre Bogor, tanggal  8-9 Novomber 2018, yang dibuka Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASH) Dr Ida Bagus Putera Partama.

Diterangkan Robert Siregar, Forum Koordinasi Pengelolaan DAS merupakan amanat pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. Mempunyai fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS, memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS, dan menumbuh serta mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS.

Forum ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai wadah koordinasi dalam mendorong integrasi dan sinergi rencana pengelolaan DAS, serta dapat harmonis dengan rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk penguatan keberadaan Forum DAS di seluruh daerah, dan dalam hal ini ada beberapa yang perlu dikuatkan yaitu pemberdayaan masyarakat melalui Forum DAS, mendorong agar mengimplementasi program, dan sinkronisasi program ke setiap stakeholder dan pemerintah.

Dijelaskan, Pemda seperti Pematangsiantar, Samosir, dan lainnya perlu mencermati kondisi DAS yang selama ini kurang diperhatikan. Akibatnya banyak bangunan berdiri yang kelak dapat menciptakan persoalan fatal bagi masyarakat sekitar dan masyarakat lainnya. Untuk itu, DAS perlu dijaga dengan baik, seperti melarang pembangunan yang menyalahi aturan, dan menanam pohon.

Untuk itu, dalam implementasi program di daerah DAS diperlukan inovasi forum, political will Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) dan Pemda, jaringan kerja dan efesiensi cost. Lebih jauh dijelaskan, perlu juga dilakukan hal-hal sosiologis, ekonomis dan ekologi. Artinya, untuk implementasi program perlu dilakukan dengan melihat bagaimana sosialnya di wilayah  program.

“Perlu juga dilakukan upaya bagaimana menyakinkan masyarakat bahwa bisa mendapatkan real income atau tambahan pendapat yang jelas akibat program DAS, dan akhirnya lingkungan yang sustainable bisa diperoleh. Hal ini jugalah yang perlu ditawarkan di kawasan BOPDT. Hal ini sudah kita tawarkan, tetapi koordinasi tidak bisa berjalan, sehingga kita sangat miris program BOPDT dapat berjalan dengan optimal,” terang Robert. (pam/ahu)

Bagikan: