Sidang Pelanggaran Etik Panwas Simalungun di DKPP, 8 Panwas Kecamatan Diduga Tak Memenuhi Syarat

MetroSiantar.com-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan komisioner panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Simalungun, Selasa (5/12) di Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Buyung Tanjung, selaku pengadu, menyampaikan dalil-dalil aduan.

Menurut Buyung yang dihubungi melalui telepon seluler Selasa malam, Teradu Bobbi Dewantara Purba (ketua), Mhd Choir Nazlan Nasution dan Michael Richard Siahaan (anggota), selaku kelompok kerja pembentukan panwas tingkat kecamatan, diduga tidak mematuhi pedoman pembentukan, penyusunan anggaran pengawasan, pembentukan sekretariat panwas kabupaten, panwas kecamatan, PPL, pengawas TPS dalam pemilu gubernur, bupati/walikota yang telah diubah menjadi Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan yang diterbitkan Bawaslu RI.

Beberapa tahapan pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Simalungun sehinggg pemeriksaan keabsahan berkas calon anggota panwaslu kecamatan, diduga sengaja tanpa melakukan koordinasi pihak-pihak terkait, yang berhubungan persyaratan calon anggota panwas kecamatan.

Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih yang tertuang dalam Pengumuman Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih Nomor B-17/K.PANWASLIH-21/10/2017 tertanggal 8 Oktober 2017 yang di tandatangani masing-masing Teradu I,II dan Teradu III yang telah dipublikasikan melalui akun Facebook milik Panwaslu Simalungun tanggal 8 Oktober 2017 pukul 20.58 Wib, ditemukan nama-nama Calon Anggota Panwaslu Kecamatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai calon anggota panwaslu kecamatan. Terdapat dua nama yang tidak memenuhi persyaratan calon anggota Panwaslu kecamatan seperti LS belum cukup usia dan Drs S MM seorang ASN dan mempunyai jabatan di Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Menurut Buyung, setelah menemukan dugaan pelanggaran, pihaknya membuka Posko Pengaduan Pelanggaran Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-kabupaten Simalungun. Pesan singkat dan surat pengaduan tanpa identitas pun diterima Posko Pengaduan. Dukungan resmi juga disampaikan salah satu lembaga swadaya masyarakat. Sebagai bukti, Buyung menyerahkan delapannama anggota panwas kecamatan yang sudah dilantik tetapi diduga tidak memenuhi syarat.

“Ada total 8 nama yang kita serahkan sebagai bukti baru yang diduga tidak memenuhi syarat untuk dilantik menjadi anggota panwas kecamatan,”kata Buyung Tanjung.

Menurut Buyung, para teradu sebagai Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-kabupaten Simalungun, diduga telah mengabaikan asas penyelenggara pemilu dan menyalahgunakan tugas, wewenang dan jabatan.

Secara bersama-sama diduga telah melakukan pelanggaran terhadap yang diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 117,Pasal 132 ayat 5 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2012 Pasal 7, pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas  Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Teradu secara bersama-sama dinilai tidak konsisten dan tidak bertanggungjawab dalam menerapan Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pembentukan Panwaslu Kecamatan.

“Kami sangat mengharapkan majelis sidang DKPP memberikan sanksi  atas pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara  untuk membuka seluruh  dokumen Persyaratan Anggota Panwaslu Terpilih.

Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk membatalkan semua Anggota Panwaslu yang teridikasi tidak memenuhi syarat,”kata Buyung. (esa/ms)

Loading...