Pasca Tenggelamnya KM Sinar Bangun, Kapal di Danau Toba Belum Kantongi SKK

Bagikan:
Antoni Damanik

MetroSiantar.com – Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara kembali menggelar rapat Koordinasi Pelaksanaan Ramp Check Kapal, Pengoperasian Radio Komunikasi (Repeater) dan Persiapan Angkutan Natal dan Tahun Baru se Kawasan Danau Toba. Rapat koordinasi ini digelar di Inna Hotel, Parapat, Kamis (8/11).

Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Balai BPTD Wilayah II Sumut Sri Hardianto, terungkap fakta bahwa pasca tenggelamnya KM Sinar Bangun pada bulan Juni lalu, ternyata belum ada kapal motor di atas 7 GT yang telah mengantongi Sertifikat Kelaikan Kapal (SKK) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Masalah yang mendasar yang mengakibatkan tidak adanya kapal motor yang mengantongi SKK ternyata terbentur pada sulitnya melakukan pengurusan administrasi. Sebab wewenang untuk mengeluarkan kedua surat tersebut yang sebelumnya merupakan wewenang Dinas Perhubungan Provinsi, kini menjadi wewenang Kementrian Perhubungan.

Sri Hardianto mengaku, hasil ramp check yang telah dilakukan terhadap 220 Kapal Motor se kawasan Danau Toba pada bulan Juli yang lalu, hingga kini hasilnya belum keluar. Akibatnya belum ada kapal yang mengantongi SKK.

“Setelah keluarnya surat edaran dari Menteri Dalam Negeri No.552.12/5770/SJ maka yang berhak untuk mengeluarkan kedua surat tersebut belum diputuskan, apakah kembali diberikan wewenangnya kepada provinsi atau oleh Kemnetrian Perhubungan langsung,” kata Hardianto.

Kondisi tersebut dikeluhkan Kasi Tehnik Sarana Angkutan Danau Kabupaten Simalungun, Antoni Damanik. Dari keterangan Antoni, sebanyak 70 KM Motor di Kawasan Simalungun yang telah mengikuti Ramp Check yang dilakukan oleh Kementrian Perhubungan pada bulan Juli lalu, hasilnya belum juga keluar. Seluruh kapal terpaksa berlayar tanpa ada kelengkapan administrasi, sedangkan dari sisi pengusahanya, Antoni menilai sangat antusias dan sangat koperatif.

“Para pengusaha kapal motor cukup koperative dan telah menyadari pentingnya kelengkapan adminitrasi seperti SKK dan SPB. Sejak dilakukan ramp check pada bulan Juli yang lalu, mereka kerap datang ke kantor di pelabuhan Tiga Raja untuk meminta informasi terkait kepengurusan SKK nya, namun karena bukan wewenang kita, akhirnya mereka pulang dengan rasa kecewa,” terang Antoni.

Kesulitan lainnya untuk diterapkan dilapangan adalah kelengkapan life jacket dan life boy. Masih banyak Kapal Motor yang tidak memiliki kelengkapan keduanya sesuai dengan kebutuhan kapasitas penumpang.

“Ada uang tapi tidak tau mau beli kemana, itu dialami pengusaha kapal yang di sekitaran Toba Samosir,” imbuh Antoni.

Senada, Perwakilan Dishub Tobasa Hardianto, mengungkapkan hal yang sama.

“Pengusaha itu mengira bahwa semua urusan perkapalan dan perizinan adalah ranah kami, ketika kita arahkan ke Dishub Provinsi, yang ada pengusaha malah kecewa dan menganggap kita tidak koperative,” ujarnya.

Hardianto berharap, segala persoalan administrasi terkait perkapalan di kawasan Danau Toba akan rampung secepatnya, seiring dengan persiapan liburan Natal dan Tahun Baru dan grand Lounching KM Ihan Batak II yang akan digelar pada pertengan Desember nanti. Diharapkan sudah ada titik terang terkait regulasi pelayaran di Kawasan Danau Toba. (ana/esa)

Bagikan: