Terlambat Disahkan, P-APBD Siantar Ditolak Gubernur

Bagikan:
Suasana rapat di DPRD Kota Siantar

MetroSiantar.com – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) tahun anggaran 2018 Pemko Siantar dipastikan ditolak oleh Gubernur Sumatera Utara karena alasan terlambat disahkan.

Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar, Adiaksa Purba membenarkan bahwa usulan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) tidak bisa direalisasikan alias batal disetujui Gubernur karena terbentur dengan waktu.

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2017 mengatur tentang pedoman penyusunan P-APBD 2018. Disana dijelaskan bahwa pembahasan P-APBD sudah harus disahkan tiga bulan sebelum tahun mata anggaran berakhir. Dalam hal ini, paling lambat 30 September 2018. Atas penolakan itu, anggaran untuk proyek dan lainnya yang sempat disusun di P-APBD tidak dapat direalisasikan.

Namun Adiaksa Purba mengatakan, batalnya P-APBD tidak menjadi masalah karena sebagian kegiatan pemerintahan yang tadinya berhubungan dengan P-APBD masih bisa dilaksanakan melalui Peraturan Walikota dan juga bisa di tampung kelak melalui APBD Tahun Anggaran 2019. Persoalan P-APBD yang tidak dapat disahkan tahun 2018 ini, kata Adiaksa Purba tidak perlu dibesar-besarkan.

“Banyak daerah lain yang tidak mengajukan P-APBD, tidak menjadi masalah. Jadi, tidak perlu dibesar-besarkanlah,” katanya sembari masuk ke dalam mobil dinasnya, Kamis (11/10). Hanya saja, Adiaksa Purba tidak memberikan contoh apakah ada daerah yang bentuk program dan permasalahannya sama dengan Kota Pematangsiantar.

Berbeda dengan ketua DPRD Pematangsiantar, Marulitua Hutapea sangat menyanyangkan soal pembatalan P-APBD.

“Pertama, tidak memungkinkan lagi di evaluasi sesuai Permendagri 33. Kedua, kalau tidak ada masalah, kenapa diupayakan atau kenapa diajukan pembahasan P-APBD? Jadi

jangan dibilang tidak masalah,” katanya bernada heran.

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, batalnya P-APBD jelas-jelas merugikan karena ada beberapa perubahan anggaran yang harus dilaksanakan. Mengingat juga optimalisasi anggaran ada di P-APBD.

“Untuk tahun-tahun kedepan, sebagaimana adanya Permendagri 33, kita harapkan Pemko lebih hati-hati biar tidak kecolongan. Harus memperbaiki manajeme kerja dan birokrasinya,” jelasnya.

Untuk Rancangan APBD (R-APBD) Tahun Anggaran 2019, lembaga DPRD akan lebih selektif lagi melihat program yang diajukan Pemko. Apalagi dengan batalnya pengesahan P-APBD 2018, DPRD akan menganalisa sedetail mungkin R APBD 2019, sehingga jangan sampai muncul pengajuan anggaran yang menyalahi aturan. (pam/esa)

Bagikan: